LEMBAGA PEMBIAYAAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. (Pasal 1)

Lembaga Pembiayaan meliputi (Pasal 2) :

a.       Perusahaan Pembiayaan;

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/ atau usaha Kartu Kredit (Pasal 1).

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi  (Pasal 3) :

1.      Sewa Guna Usaha;

Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. (Pasal 1)

2.      Anjak Piutang;

Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. (Pasal 1)

3.      Usaha Kartu Kredit; dan/atau

Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. (Pasal 1)

4.      Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. (Pasal 1)

b.      Perusahaan Modal Ventura;

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. (Pasal 1)

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi (Pasal 4) :

1.      Penyertaan Saham (equity participation);

2.      Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity partcipation);

3.      Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha  (profit/revenue sharing);

c.       Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. (Pasal 1)

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi (Pasal 5) :

1.      Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;

2.      Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau;

3.      Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan (Pasal 5) ;

1.      Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;

2.      Pemberian Jasa Konsultasi (advisory invesment);

3.      Penyertaan Modal (equity investment);

4.      Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau

5.      Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. (Pasal 6)

Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh (Pasal 7) :

1.      Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;

2.      Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).

Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing ditentukan paling besar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Modal Disetor. (Pasal 7)

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk  (Pasal 9) :

1.      Giro;

2.      Deposito;

3.      Tabungan.

Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principles). (Pasal 10)

Penerbitan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) diatur lebih lanjut oleh Menteri. (Pasal 10)

Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya. (Pasal 1)

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan. (Pasal 11)